Muhamad Masduqi Mahfudz_201180153_proses pembuatan kebijakan pendidikan

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Muhamad Masduqi Mahfudz

201180153

Kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan acuan atau dasar terhadap seluruh elemen yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya dalam mengambil kebijakan juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku pendidikan.

Dalam proses pembentukan kebijakan dapat di lakukan dengan buku prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara yakni:

1. Agenda kebijakan 

2. Formulasi kebijakan pendidikan 

a. Aktivitas Formulasi kebijakan pendidikan 

b. Unsur- unsur yang mempengaruhi Formulasi kebijakan pendidikan :

Lingkungan Kebijakan, Kondisi Sumber Alam, Iklim (cuaca), Demografi (penduduk), Struktur social (adat). 

c. Aktor-aktor dan jaringan dalam formulasi kebijakan pendidikan

Legislatif (pembentuk UU dan Perumusan Kebijakan), Eksekutif (Pelaksana), Administrator, Interest group ( kelompok penting), Perguruan tinggi, Tokoh perseorangan (bidang agama/politik/ ekonomi/ pendidikan/ budaya/ seni dan teknologi. 

3. Legitimasi Pendidikan

Legitimasi berasal dari kata “legitimacy” yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasarnya bekerjanya sistem politik guna memperoleh pengakuan dari masyarakat. Agar ketika kebijakan pendidikan akan dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaanya, maka kebijakan tersebut dinilai semakin sukses. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Muhamad Masduqi Mahfudz_201180153_Perkembangan dan tantangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA Muhamad Masduqi Mahfudz 201180153 A. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia 1. Masa Pra Kemerdekaan, pada masa ini kebijakan pemerintahan kolonial Belanda terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia bersifat menekan diskriminatif, dimana pendidikan Islam harus dikontrol, diawasi dan dikendalikan. 2. Masa Orde Lama, keberadaan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan semakin jelas, karena beberapa lembaga telah diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. 3. Masa Orde Baru, pada masa ini, kebijakan system pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS No. 27 pasal 1 tanggal 5 Juli 1996. 4. Masa Reformasi, pada awal reformasi, SISDIKNAS masih diatur oleh UUSPN No. 2 tahun 1989 yang menurut banyak kalangan orang sudah tak sesuai dengan UU No. 2 tahun 1999 tentang otonomi daerah.  B. Tantangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Adapun beberapa tantangan utama yang dia
Baca selengkapnya

Muhamad Masduqi Mahfudz_201180153_Satuan Pendidikan Muadalah Sebagai Tonggak Kemajuan Pondok Pesantren di Indonesia

Satuan Pendidikan Muadalah Sebagai Tonggak Kemajuan Pondok Pesantren di Indonesia Muhamad Masduqi Mahfudz 201180153 Pondok pesantren muadalah merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan kementerian agama. Tujuan utama penyelenggaraan pesantren muadalah diantaranya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik, mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik agar menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin), serta mengembangkan pribadi akhlakul karimah pada diri peserta didik. Ada 2 tipe pesantren muadalah, yaitu satuan pendidikan muadalah salafiyah dengan kitab kuning sebagai basisnya, dan satuan pendidik
Baca selengkapnya